PIDIE JAYA, iNews.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera menormalisasi sungai, pembangunan tanggul dan krib, serta pembangunan Dam di bagian hulu Sungai Krueng Meureudu. Upaya itu untuk mengantisipasi banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, khususnya di kawasan Desa Dayah Husein.
Rencana intervensi infrastruktur sumber daya air ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi langsung di titik terdampak banjir serta koordinasi intensif bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan, jajarannya terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, baik melalui aksi tanggap darurat maupun penyiapan konstruksi permanen guna meminimalkan risiko banjir berulang.
"Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan, khususnya di beberapa wilayah yang pernah bencana," ucap Menteri Dody Hanggodo, Jumat (13/11/2026).
Dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan, Kementerian PU menggandeng BUMN karya PT Brantas Abipraya (Persero). Penunjukan penyedia jasa tersebut mempertimbangkan kesiapan sumber daya, kedekatan mobilisasi alat berat dengan lokasi bencana, serta rekam jejak pengalaman mengerjakan penanganan infrastruktur pascabencana serupa.
Pekerjaan fisik normalisasi sungai mulai dijalankan sejak 12 November 2026 dengan mengerahkan sedikitnya 10 unit ekskavator. Langkah pengerukan ini ditujukan untuk mengatasi pendangkalan akibat sedimentasi sekaligus meningkatkan daya tampung aliran sungai agar luapan air tidak kembali merendam permukiman warga.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari menjelaskan, telah mematangkan pembagian tugas bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat sebelum alat berat diturunkan.
"Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya," kata Asyari.
Seluruh pemulihan infrastruktur sumber daya air dan pengurangan risiko bencana di Pidie Jaya ini dilaksanakan selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026.
Kementerian PU memastikan akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar penanganan berjalan cepat, terukur, dan efektif melindungi masyarakat dari ancaman banjir susulan.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait