BANDA ACEH, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh diminta serius untuk membangun pelabuhan ekspor crude palm oil (CPO). Permintaan ini digaungkan langsung oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh.
"Pemerintah Aceh harus serius. Jangan hanya sekadar wacana semata. Pasalnya, Kemenhub sudah membuka kran ihwal pembangunan pelabuhan ekspor CPO di Aceh. Kesempatan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin," kata Sekretaris Apkasindo, Aceh Fadhli Ali, Selasa (7/2/2023).
Fadhli menambahkan,, Aceh salah satu daerah yang paling banyak pelabuhan di Indonesia. Namun sayangnya, belum ada yang representatif untuk khusus pengapalan CPO.
"Adanya pelabuhan ekspor dapat mendukung sirkulasi pemasaran CPO, baik di dalam maupun luar negeri," katanya.
Dia berharapa agar kran yang telah dibuka oleh Kemenhub dapat ditindaklanjuti Pemerintah Aceh, sehingga nantinya benar-benar dapat terealisasi
Fadhli menyebutkan, berdasarkan data Apkasindo, luas perkebunan kelapa sawit di Aceh saat ini lebih kurang seluas 535.000 hektare, artinya lebih 50 persen di antaranya merupakan perkebunan sawit rakyat.
Fadhli menambahkan, di kawasan barat-selatan Aceh, masih ada pelabuhan yang melakukan aktivitas bongkar muat CPO yakni di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tetapi di sana belum bisa untuk kapal bersandar karena infrastrukturnya belum memadai.
"Di sana proses pengapalannya dilakukan melalui pipa bawah laut. Di mana kapal menyandar pada posisi 300 sampai 400 meter dari bibir pantai," katanya.
Fadhli menegaskan, jika Aceh sudah memiliki pelabuhan ekspor CPO baik itu di wilayah barat-selatan atau timur utara, maka hal itu bisa mendongkrak perekonomian Aceh, dan angka pengangguran serta kemiskinan dapat diturunkan.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait