Demo Pemecatan Honorer Bener Meriah Ricuh, Bupati Dilempari Botol

ACEH, iNews.id – Ribuan tenaga honorer dan kontrak yang mengatasnamakan Aliansi Honorer Bener Meriah dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah, Aceh, mengamuk saat beraudiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan bupati. Audiensi sempat ricuh saat peserta melemparkan botol air mineral ke arah pimpinan sidang dan bupati.

Unjuk rasa para honorer ke Gedung DPRK Bener Meriah untuk mempertanyakan Surat Keputusan (SK) Nomor Peg.800/597/2017 yang dikeluarkan oleh Bupati Bener Meriah. SK itu berisi pemberhentian menyangkut rasionalisasi tenaga non-PNS di pemkab.

Dalam SK itu, Bupati merasionalkan 4.286 tenaga honorer dan 826 tenaga bakti yang dinilai telah membebani anggaran sekitar Rp21,3 miliar tiap tahun. Berdasarkan SK, tenaga honorer dan kontrak dirumahkan per tanggal 1 Januari 2018, terkecuali tenaga honorer cleaning service, pemadam kebakaran, Satpol PP/WH, honorer kategori 2, penjaga kantor, petugas kebersihan dan teknis tertentu.

Kericuhan berawal ketika pimpinan sidang yang dipimpin oleh anggota DPRK Bener Meriah, Darwinsyah, tidak memberi kesempatan kepada sejumlah anggota dewan lainnya untuk berbicara. Mereka di antaranya Jawahir Putra, Muhammad Amin, Anwar, Edi Zulkifli yang memilih untuk keluar ruangan.

Hal tersebut memicu kericuhan, suasana ruangan menjadi anarkistis ketika beberapa peserta audiensi dari tenaga honorer tersebut melepar botol mineral ke arah pimpinan rapat dan bupati.

Petugas kepolisian dan satpol PP lalu mengamankan provokator yang melakukan pelemparan dan melanjutkan proses audiensi. Sidang dilanjutkan dengan mendengarkan penjelasan bupati terkait penerbitan SK rasionalisasi tenaga non-PNS. Bupati Bener Meriah, Ahmadi mengatakan, keputusan itu diambil untuk membongkar bermacam persoalan, khususnya terkait honorer fiktif.

“Ada ratusan honorer fiktif yang tercatat di berbagai instansi Pemda Bener Meriah. Saya merumahkan kalian sementara waktu untuk membongkar permainan tersebut, hingga akhirnya nanti tenaga honorer lebih ideal sesuai dengan keperluan di setiap instansi,” katanya.

Ahmadi berjanji, setelah dirasionalisasi, maka SK pengangkatan bagi yang lulus akan diterbitkan sebelum Maret 2018.