KKP Perkuat Sinergi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Aceh

Rizqa Leony Putri ยท Kamis, 08 Juli 2021 - 17:04:00 WIB
KKP Perkuat Sinergi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Aceh
Suasana Rakor TPKP Provinsi Aceh. (Foto: dok KKP)

ACEH, iNews.idKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Provinsi Aceh. Ini menjadi salah satu upaya untuk menangani tindak pidana kelautan dan perikanan.

“Koordinasi dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan ini sangat diperlukan agar penanganan TPKP ini dapat terlaksana dengan efektif dan efisien," ujar Sekretaris Jenderal KKP sekaligus Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Antam Novambar.

Dia juga menyinggung soal perlunya aparat penegak hukum merespons dinamika peraturan perundang-undangan. Termasuk di antaranya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Perubahan regulasi dan dinamika hukum harus selalu diikuti dan dilaksanakan dengan benar dan tepat,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penanganan Pelanggaran Teuku Elvitrasyah menyampaikan bahwa saat ini pendekatan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan lebih mengedepankan pendekatan sanksi administrasi. Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja. 

“Sanksi pidana akan dikenakan dengan kriteria yang sudah ditentukan, di antaranya pencurian ikan oleh nelayan asing, pelaku destructive fishing, penyelundupan ikan yang dilindungi serta pemalsuan dokumen perizinan,” tutur Teuku.

Terkait dengan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan di Aceh, pihaknya akan mendorong agar Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh ini diperkuat. Menurutnya, beberapa kasus perlu mendapatkan porsi perhatian dari aparat penegak hukum.

“Salah satu daerah yang perlu mendapatkan perhatian adalah Simeuleu karena dalam beberapa tahun terakhir kasus penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang sering terjadi. Bahkan, tiga kasus tahun ini terjadi di kawasan konservasi perairan," ucap Teuku.

Rapat Koordinasi Forum Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh ini dilaksanakan pada Selasa (6/7/2021). Turut hadir perwakilan dari Lanal Simeluleu, Kejati Aceh, Dit Polair Polda Aceh, Reskrim Polda Aceh, Bakamla Aceh, serta Kanwil Bea Cukai Aceh.

Tak ketinggalan, Imigrasi Aceh, OJK Aceh, Kesyahbandaran dan Otoritas IV Malahayati, DKP Aceh, Dinas LHK Aceh, Biro Hukum dan Humas Setda Aceh serta Panglima Laot Aceh. Forum Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sendiri merupakan wadah koordinasi bagi aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perikanan.

Forum tersebut saat ini telah terbentuk di 33 provinsi di ndonesia. Dengan adanya forum tersebut, diharapkan dapat terbangun sinergi yang baik dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
(CM)

Editor : Rizqa Leony Putri