JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Aceh menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong. Langkah ini diambil menyusul luasnya dampak kerusakan infrastruktur serta tingginya korban jiwa akibat bencana yang melanda 18 kabupaten dan kota di Aceh.
Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA membenarkan pihaknya telah menyampaikan permintaan resmi kepada UNDP dan UNICEF. Kedua lembaga PBB tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh, termasuk pascatsunami 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA dikutip Senin (15/12/2025).
Permintaan tersebut disampaikan karena kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pascabencana.
“Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan,” katanya.
Pemerintah Aceh mencatat eskalasi kerusakan akibat banjir longsor terjadi di 18 kabupaten dan kota. Bencana tersebut menyebabkan ratusan warga meninggal dunia, sementara sebagian lainnya masih dinyatakan hilang hingga pekan ketiga pascakejadian. Kondisi ini mendorong perlunya dukungan lintas lembaga, termasuk dari organisasi internasional.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait