4 Terdakwa Korupsi Pembangunan Jembatan Rp11,2 Miliar di Pidie Jaya Diadili

Antara ยท Jumat, 18 Juni 2021 - 09:29:00 WIB
 4 Terdakwa Korupsi Pembangunan Jembatan Rp11,2 Miliar di Pidie Jaya Diadili
Terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan sedang mendengarkan pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, di Banda Aceh, Kamis (17/6/2021). Foto: Antara

BANDA ACEH, iNews.id - Empat terdakwa perkara korupsi proyek pembangunan jembatan di Pidie Jaya, Aceh, mulai diadili. Tiga terdakwa mengikuti sidang dengan agenda membacakan surat dakwaan secara virtual dari Rutan Kelas IIB Banda Aceh, sedangkan seorang tersangka hadir langsung di pengadilan.

Seluruh terdakwa yakni, Mahlizar selaku Direktur Utama PT Zarnita Abadi, dan Teuku Raja Alkausar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Selanjutnya Ahmad Zakiani Hasan dan Murtadha selaku konsultan pengawas pembangunan jembatan.

"Para terdakwa menyebabkan merugikan keuangan negara Rp950,6 juta atau setidak-tidaknya telah secara nyata merugikan keuangan negara Rp417,27 juta lebih," kata jaksa membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kamis (17/6/2021).

Sidang dipimpin hakim ketua Nani Sukmawati didampingi Eti Astuti dan Edwar. Sedangkan tim jaksa penuntut umum (JPU) beranggotakan Muhzan, Sabah, dan Andrin dari Kejaksaan Negeri Pidie Jaya.

JPU dalam dakwaannya menyatakan pembangunan Jembatan Pangwa di Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan BPBA tahun anggaran 2017 dan 2018 dengan nilai anggaran Rp11,2 miliar. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan, setelah jembatan sebelumnya rusak akibat gempa melanda Kabupaten Pidie Jaya.

"Volume pekerjaan pengecoran lantai tidak memenuhi kontrak kerja. Akan tetapi, terdakwa sudah mencairkan 100 persen pekerjaan. Selain itu, terdakwa juga tidak mempekerjakan tenaga ahli seperti dalam dokumen kontrak," ujar JPU.

Seluruh terdakwa dijerat pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selepas mendengarkan surat dakwaan, terdakwa Mahlizar melalui penasehat hukumnya, Zulfan, mengatakan bakal mengeksepsi surat dakwaan penuntut umum.

"Tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dokumen kontrak kerja," kata Zulfan.

Editor : Erwin C Sihombing