Berkunjung ke Kerajaan Beutong Aceh, Ketua DPD La Nyalla Terima Gelar Ampon Chiek

MEULABOH, iNews.id - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menerima gelar kehormatan Ampon Chiek saat berkunjung ke Kerajaan Beutong, Aceh, Kamis (24/3/2022). Gelar itu ditandai dengan pemberian kopiah, rencong dan piagam yang diserahkan Paduka Yang Mulia Ampon Daulat Tuanku Raja Beutong Ke-IX, Teuku Raja Keumangan. 

Paduka Yang Mulia Ampon Daulat Tuanku Raja Beutong Ke-IX, Teuku Raja Keumangan, menjelaskan, gelar kehormatan itu diberikan atas darma bakti La Nyalla kepada bangsa dan NKRI. Dia berharap kehadiran LaNyalla di Kerajaan Beutong, dapat menjalin silaturahmi dan membawa berkah bagi rakyat Beutong dan Aceh.

Baca Juga

400 Mahasiswa Aceh Terancam Jadi Tersangka Korupsi Beasiswa, La Nyalla: Penyidik Harus Lihat Semua Aspek

"Kami berharap dengan kunjungan ini berpengaruh besar demi kepentingan pembangunan di Aceh dan Nagan Raya. Mohon kami terus diberi perhatian," kata Teuku Raja Keumangan.

Raja Beutong Ke-IX dalam kesempatan itu juga menyerahkan surat terkait perpanjangan dana Otonomi Khusus Aceh. "Kami titip kepada Pak Ketua DPD RI, mohon disampaikan ke pemerintah," ujarnya.

Baca Juga

La Nyalla Ajak Masyarakat Jatim Awasi Distribusi Minyak Goreng di Pasar Tradisional

Dia menegaskan komitmen Aceh terhadap negara tidak perlu diragukan. Sebab, raja-raja Aceh sepakat melebur ke Republik Indonesia saat kelahiran negeri ini.

"Awalnya salah satu raja Aceh Teuku Muhammad Hasan diajak bicara oleh Presiden Soekarno untuk lahirnya bangsa. Dari situlah kemudian raja-raja di Aceh sepakat melebur ke dalam Negara Republik Indonesia," ujarnya.

Baca Juga

Pulihkan Ekonomi, Ketua DPD La Nyalla Minta Pemprov Jatim Dorong Pertumbuhan Ekraf

Sementara Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berterima kasih atas gelar yang diberikan. Menurutnya, sebuah kehormatan sudah diangkat sebagai bagian dari kerajaan di Aceh. 

Dalam kesempatan itu, La Nyalla menyampaikan, sejak amandemen atas UUD 1945 naskah asli tahun 1999 hingga 2002 silam, elemen-elemen nonpartisan, termasuk unsur golongan, seperti raja dan sultan nusantara, kehilangan peran.

"Dari amandemen tersebut, sistem demokrasi Indonesia menjadi berubah. Kekuasaan yang besar diberikan kepada partai politik," ujarnya.

Hanya partai politik yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih rakyat. Mereka juga bersepakat membuat aturan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Parpol melalui Fraksi di DPR juga yang membentuk undang-undang bersama pemerintah yang hasilnya mengikat seluruh warga negara.

"Apa yang kita lihat dan rasakan belakangan ini, semua seperti berjalan suka-suka. Aturan yang tidak sesuai, diganti. Undang-undang dikebut cepat untuk disahkan, walaupun masyarakat menolak," ujarnya.

Menurut La Nyalla, semua bisa terjadi karena bangsa ini telah meninggalkan Pancasila. Padahal Pancasila lah yang mampu menjadi wadah bagi semua elemen bangsa yang majemuk dari Sabang sampai Merauke. 

"Karena Pancasila memperjuangkan agar bangsa ini berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, mengutamakan musyawarah dan menjadikan keadilan sosial sebagai inti dari cita-cita bangsa," ujarnya.

Karena itu, La Nyalla terus-menerus menggugah kesadaran publik agar serius memikirkan masa depan Indonesia sehingga cita-cita para pendiri bangsa lebih cepat terwujud. Dengan begitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Bangsa ini harus memberi ruang bagi negarawan dan kelompok-kelompok nonpartisan. Negarawan berpikir tentang pentingnya masa depan generasi yang akan datang," ujarnya.

La Nyalla mengatakan, DPD juga membuka diri seluas-luasnya kepada kerajaan dan kesultanan nusantara sebagai saluran untuk menyuarakan kepentingan para raja dan sultan nusantara. 

Di acara tersebut, La Nyalla didampingi oleh tiga Anggota DPD asal Aceh, Abdullah Puteh, Fachrul Razi dan Fadhil Rahmi, Staf Ahli Ketua DPD RI Firmandez dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara Dr Yurisman Star.

Hadir juga Raja Puri Agung Denpasar IX, Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pamecutan,  jajaran Forkopimda Kabupaten Nagan Raya, para ulama dan para tokoh masyarakat. 

Editor: Maria Christina