Kaleidoskop 2025: Dahsyatnya Banjir Sumatra, Jutaan Jiwa Terdampak di Aceh, Sumut dan Sumbar

Kaleidoskop 2025: Deretan Kepala Daerah Terjerat Operasi Senyap KPK

Jumlah Korban Per Provinsi

Berdasarkan data terbaru per 27 Desember 2025, korban tewas total di tiga provinsi telah mencapai 1.138 orang, dengan 163 orang masih hilang dan proses pencarian masih berlangsung.

Aceh

- 511 orang meninggal dunia.
- 31 orang hilang dan masih dicari.
- 429.557 orang mengungsi dan masih berada di tempat pengungsian atau hunian sementara.

Kaleidoskop 2025: Deretan Kecelakaan Bus Maut Sepanjang 2025, Terbaru di Krapyak Telan 16 Korban Jiwa

Sumut

- 365 orang meninggal dunia.
- 60 orang masih hilang.
- 10.354 orang mengungsi di berbagai titik aman.

Sumbar

- 262 orang meninggal dunia.
- 72 orang hilang.
- 9.935 orang mengungsi dan masih menerima bantuan.

Kondisi Para Pengungsi

Para pengungsi tersebar di ratusan titik pengungsian di tiga provinsi terdampak. Jumlah pengungsi sempat menembus lebih dari 1 juta jiwa pada puncaknya, sebelum berangsur turun seiring relokasi dan pembukaan akses jalan.

Kondisi mereka umumnya sangat berat. Banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan dan rumah. Akses air bersih, makanan, pakaian, serta fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan utama. Pemerintah daerah bersama BNPB menyiapkan posko kesehatan, dapur umum, dan bantuan sandang pangan di titik-titik pengungsian.

Pemerintah pusat dan daerah bersama BNPB dan TNI-Polri mengerahkan operasi tanggap darurat, termasuk pembukaan akses jalan, distribusi logistik, dan layanan kesehatan. Berton-ton bantuan logistik dibagikan, termasuk pakaian, makanan, selimut, dan kebutuhan ibu dan anak untuk para pengungsi di tiga provinsi.

Polri mendirikan 105 posko tanggap bencana dengan penyebaran di Aceh, Sumut dan Sumbar. Pemerintah juga berkoordinasi dengan sektor swasta dan lembaga CSR untuk pembangunan ribuan rumah baru bagi korban yang kehilangan rumah secara permanen.

Pemerintah daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayah masing-masing sesuai UU Penanggulangan Bencana, sebagai dasar hukum percepatan penanganan.

Editor: Donald Karouw