Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, Aceh, menolak permohonan gugatan praperadilan mantan Bupati Bener Meriah, Ahmadi (Antara)
Antara

BENER MERIAH, iNews.id - Pengadilan Negeri (PN) Simpang Tiga Redelong, Bener Meriah, Aceh, menolak permohonan gugatan praperadilan Ahmadi. Ahmadi merupakan mantan Bupati Bener Meriah yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perdagangan kulit harimau.

Putusan praperadilan tersebut dibacakan hakim Dedi Alnando di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Senin (25/7/2022).

Dalam sidang putusan ini, dihadiri oleh kuasa hukum Ahmadi, Nourman Hidayat dan termohon Dirjen Gakkum Balai Gakkum Wilayah Sumatera yang dikuasakan kepada Muhnur.

"Praperadilan untuk keseluruhan, menolak eksepsi atau bantahan termohon serta membebankan biaya perkara kepada pemohon," kata Hakim Dedi.

Sebelumnya, penyidik Balai Gakkum Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka perdagangan kulit harimau dan bagian tubuh satwa dilindungi tersebut.

Menurut hakim, penetapan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai dengan KUHAP serta keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu sudah diperiksa sebagai saksi.

"Penyidik juga telah menemukan lebih dari dua alat bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan pemohon sebagai tersangka," katanya.

Sementara itu, Nourman Hidayat mengatakan, pihaknya menghormati putusan hakim praperadilan.

"Permohonan praperadilan kami sampaikan terkait alat bukti. Alat bukti hanya satu, sedangkan penetapan tersangka harus ada minimal dua alat bukti. Jadi, praperadilan bukan menguji pokok perkara," kata Nourman Hidayat.

Nourman Hidayat menambahkan hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan ahli pidana yang disampaikan dalam persidangan. Ahli menyebutkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tidak bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Namun begitu, kami menghormati putusan hakim praperadilan. Perkara ini masih berproses dan kini sedang P19 atau ada yang harus dilengkapi penyidik berdasarkan arahan jaksa penuntut umum," kata Nourman Hidayat.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto

BERITA TERKAIT