"Pemantauan dan koordinasi Kementerian dan lembaga, anggota BNPP bersama Pemda di PPKT, merupakan bentuk perhatian pemerintah dengan hadirnya Negara di perbatasan," lanjutnya.
Dia melanjutkan, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah wajib membangun kawasan perbatasan, agar tidak tertinggal dari negara tetangga. Hal ini sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Pada PPKT tidak berpenduduk, penanganan dititik beratkan pada aspek pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Sedangkan pada PPKT berpenduduk, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari intervensi pembangunan kecamatan Lokpri.
“Bentuk program yang akan dilaksanakan adalah bantuan Sistem elektrifikasi untuk Pos Pamputer Pulau Rondo berupa satu paket pembangkit listrik tenaga surya,” katanya.
Program lainnya adalah dukungan penurunan angka stunting berupa pembagian makanan tambahan dalam bentuk daging kemasan kaleng untuk ibu dan anak, serta bedah rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni sebanyak sepuluh unit.
"Bedah rumah (tidak layak huni) masing-masing 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukakarya dan 5 unit di Kecamatan Lokpri Sukajaya," kata Restuardy.
Selanjutnya, dalam rencana Kunker BNPP juga diagendakan beberapa kegiatan di Lokpri Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang memiliki 10 desa/gampong.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait