ACEH TAMIANG, iNews.id - Pemerintah menyiapkan dua skema hunian sementara (huntara) guna memastikan kebutuhan dasar warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang tetap terpenuhi. Dua skema tersebut meliputi huntara terpusat dan huntara in-situ yang dibangun langsung di lokasi rumah warga terdampak.
Penyediaan hunian menjadi target utama Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan pascabencana. Secara rekapitulasi nasional, jumlah rumah rusak berat di setiap provinsi dijadikan dasar penentuan kebutuhan huntara, hunian tetap (huntap), serta dana tunggu hunian (DTH).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, pendekatan ganda dalam penyediaan pascabanjir Aceh Tamiang dipilih untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam, terutama terkait aktivitas kerja, pendidikan, dan keterikatan sosial warga di lingkungan asal.
“Jadi, huntara kalau di Aceh Tamiang itu ada dua skema, huntara yang terpusat seperti yang dibangun oleh Danantara, dan juga ada huntara yang in-situ,” kata Abdul Muhari di Gedung BNPB, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Dia menambahkan, fleksibilitas skema hunian sementara ini penting agar warga terdampak tidak kehilangan akses terhadap mata pencaharian maupun pendidikan anak-anak mereka.
Dalam penanganan pascabanjir Aceh Tamiang, BNPB mencatat sekitar 120 kepala keluarga memilih skema huntara in-situ. Skema ini memungkinkan hunian sementara dibangun di atas atau dekat lokasi rumah lama yang terdampak.
“Sifatnya sementara itu, tetap dibangun di lokasi rumah yang lama karena ada keperluan ke tempat kerja atau ke tempat sekolah dan lain-lain,” ujarnya.
Menurut Abdul Muhari, pilihan tersebut dinilai lebih efektif bagi warga yang memiliki keterikatan kuat dengan lingkungan sekitar, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.
Editor : Donald Karouw
hunian sementara banjir dan longsor Kabupaten Aceh Tamiang presiden prabowo subianto Penanganan pascabencana
Artikel Terkait