Jaksa Tolak Penangguhan Penahanan Tersangka Korupsi RS Arun Lhokseumawe, Ini Alasannya

LHOKSEUMAWE, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe menolak permohonan penangguhan penahanan tersangka korupsi Rumah Sakit (RS) Arun Lhokseumawe atas nama Hariadi. Penolakan tersebut karena dinilai berisiko jika tersangka tak berada dalam tahanan. 

"Setelah dikaji bersama dengan tim penyidik, ternyata sangat berisiko sehingga menolak untuk mengabulkan penangguhan penahanan terhadap tersangka Hariadi," kata Kepala Kejari Lhokseumawe, Lalu Syaifuddin, Jumat (26/5/2023).  

Baca Juga

Kejari Lhokseumawe Sita Rp483 Juta dari Eks Direktur RS Arun terkait Dugaan Korupsi

Hariadi adalah Direktur PT RS Arun Lhokseumawe. Tersangka lain dalam kasus ini adalah mantan Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya.

Syaifuddin mengatakan, terhadap Suaidi Yahya juga berlaku hal yang sama. Kejari Lhokseumawe menolak penangguhan penahanan mantan kepala daerah itu.

Baca Juga

Sempat Ditahan di Lhoksukon, Mantan Wali Kota yang Jadi Tersangka Korupsi Dipindah ke Lapas Lhokseumawe

"Kami khawatir jika penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi PT RS Arun Lhokseumawe dikabulkan, maka nantinya akan ada kesulitan-kesulitan yang didapatkan sehingga menghambat atau memperlambat proses penyidikan," ujarnya.

Baca Juga

Kejari Tetapkan Eks Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya Tersangka Korupsi

Hariadi dan Suaidi Yahya kini ditahan di Lapas Lhokseumawe. Keduanya menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT RS Arun Lhokseumawe yang merugikan negara hingga Rp44,9 miliar.

Dalam penanganan kasus ini, Kejari Lhokseumawe baru menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp8,6 miliar.

Editor: Reza Yunanto