Kasus Perambahan Hutan di Aceh Tengah, Oknum Kades Ditangkap Polisi

ACEH TENGAH, iNews.id – Seorang kepala desa berinisial BT (54) ditangkap anggota Satreskrim Polres Aceh Tengah karena diduga merambah dan merusak kawasan hutan lindung Bur Kelieten. Penangkapan dilakukan di Desa Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, saat ini BT telah diamankan guna menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan tindak pidana perusakan hutan.

Baca Juga

Polisi Ungkap Modus 4 Tersangka Perambah Hutan Lindung jadi Kebun Sawit di Riau

“Saat ini tersangka BT sudah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut,” ujar Kapolres, Rabu (24/9/2025).

Kasatreskrim Polres Aceh Tengah Iptu Deno Wahyudi mengungkapkan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan BT mengalihfungsikan kawasan hutan lindung di Desa Bale Nosar, Kecamatan Bintang, sejak Juni 2024 hingga Agustus 2025.

Baca Juga

KLHK Tangkap Perambah Tahura Bukit Mangkol, Ditahan di Rutan Salemba Jakarta

Selama lebih dari setahun, BT menebang lebih dari 100 batang pohon berbagai jenis. Kayu hasil tebangan kemudian diolah menjadi papan dan balok yang digunakan untuk membangun gubuk di dalam kawasan hutan.

Tidak hanya itu, BT juga menanami lahan seluas setengah hektare dengan berbagai tanaman seperti kopi, alpukat, dan petai cina tanpa izin. Aktivitas ini semakin memperparah kerusakan hutan lindung yang seharusnya dilestarikan.

Baca Juga

Perambah Hutan di Tahura Bukit Mangkol Ditangkap, Terancam 10 Tahun Penjara

“Kayu hasil tebangan diolah menjadi papan dan balok untuk membangun gubuk di lokasi. Selain itu, tersangka juga menanami lahan seluas setengah hektare dengan kopi, alpukat, dan petai cina tanpa izin,” ujar Deno.

Baca Juga

DLHK Riau Amankan Ekskavator Perambah Hutan di Inhu

Atas perbuatannya, BT dijerat Pasal 92 Ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Jika terbukti bersalah, tersangka terancam pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda Rp1,5 hingga Rp5 miliar.