Presiden Jokowi Luncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Program Pelaksanaan Rekomendasi Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat di Provinsi Aceh yang diselenggarakan di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, hari ini Selasa (27/6/2023).

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini secara resmi saya luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia," kata Jokowi, Selasa (27/6/2023).

Baca Juga

Presiden Jokowi: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat di Aceh Dapat Pelatihan hingga Bantuan

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, yang sering terjadi peristiwa-peristiwa baik maupun tidak baik. Hal tersebut, katanya, sama seperti negara-negara lain.

"Negara kita ini memang negara besar jadi ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti juga kadang-kadang peristiwanya baik tetapi juga ada yang tidak baik dan saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah," kata Jokowi.

Baca Juga

Datang ke Lokasi Pelanggaran HAM Berat di Aceh, Presiden Jokowi: Luka Ini Harus Segera Dipulihkan

Oleh karena itu, kata Jokowi, pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di negara Indonesia.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto