Mahdi berharap, melalui kerja sama yang baik, saling koordinasi serta dengan memedomani mekanisme yang ada, tahapan demi tahapan dalam proses pembahasan R-APBK dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, dan ditetapkan sebagai qanun Kabupaten Aceh Barat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi menyampaikan, pembahasan rancangan qanun tentang R-APBK Aceh Barat tahun anggaran 2023 oleh badan anggaran dewan bersama tim anggaran pemerintah kabupaten beserta SKPK, akan mulai dilaksanakan pada Senin, 21 November 2022.
"Namun, sejak Selasa tanggal 15 November sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 November 2022, anggota DPRK akan melakukan kunjungan kerja lapangan sesuai daerah pemilihan masing–masing dalam rangka monitoring usulan program atau kegiatan R-APBK tahun anggaran 2023," ucapnya.
Untuk itu, dia berharap kepada seluruh stakeholder agar dapat memanfaatkan waktu yang ada secara efektif dan efesien dalam melakukan pembahasan demi pembahasan agar rancangan qanun R-APBK Aceh Barat tahun anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu dan ditetapkan menjadi qanun Kabupaten Aceh Barat.
Disamping itu, Samsi Barmi juga berharap penyusunan program dan kegiatan harus menyentuh sendi-sendi perekonomian masyarakat dengan pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, peningkatan pelayanan publik terutama sektor pendidikan dan kesehatan serta pembenahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi dan berdaya saing.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait