5 Pejabat Dinas PUPR Simeulue Didakwa Korupsi Proyek Pemeliharaan Jalan Rp5,7 Miliar

BANDA ACEH, iNews.id - Lima pejabat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Simeulue didakwa melakukan tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan Rp10,7 miliar. Dana tersebut bersumber dari APBK Simeulue tahun anggaran 2017 dengan kerugian negara mencapai Rp5,7 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sahdansyah, Ismiyadi, Rahmat Ridha menyampaikan dakwaan tersebut saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Banda Aceh, Rabu (10/2/2021).

Puluhan Nisan Kerajaan Aceh Darussalam Ditemukan di Proyek Jalan Tol Sibanceh

Kelima pejabat Dinas PUPR Kabupaten Simeulue yang menjadi terdakwa perkara korupsi tersebut yakni Dedi Alkana selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Jembatan Bidang Bina Marga, Afit Linon selaku Kepala Bidang Bina Marga dan juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Kemudian, Iis Wahyudi selaku pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan, Bereueh Firdaus selaku Kepala Bidang Bina Marga dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Ali Hasmi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue.

Kecelakaan Bus Tabrak Mobil Barang di Jalan Medan-Banda Aceh, 2 Orang Luka-Luka

Sidang perkara korupsi tersebut berlangsung secara virtual. Kelima terdakwa mengikuti persidangan dari Rutan Banda Aceh di Kahju, Aceh Besar. Para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara itu sejak akhir Januari 2021.

Sidang dengan majelis hakim diketuai Dahlan serta didampingi Edwar dan Zulfikar masing-masing sebagai hakim anggota. Hadir penasihat hukum para terdakwa Bahrul Ulum, Zulfan, Akhyar Saputra, dan kawan-kawan.

Iming-imingi Uang Rp10.000, Pemuda di Banda Aceh Cabuli Bocah Tanya Alamat

JPU menyebutkan Pemerintah Kabupaten Simeulue pada tahun anggaran 2017 mengalokasikan dana Rp1 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Namun pada anggaran perubahan, dana pemeliharaan jalan dan jembatan tersebut meningkat menjadi Rp10,7 miliar.

"Kemudian, proyek pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan dengan penunjukan langsung serta membagi proyek tersebut menjadi 70 paket. Namun, proyek terjadi kelebihan bayar dan tidak sesuai spesifikasi," kata JPU Sahdansyah.

JPU menyebutkan tim ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe memeriksa fisik dan volume 70 paket pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Simeulue tersebut.

Editor: Maria Christina